Jakarta — Diskusi tertutup Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang digelar di kediaman Gatot Nurmantyo pada 5 April 2026 mendadak menyita perhatian publik. Acara yang juga disiarkan melalui kanal YouTube milik Refly Harun ini mengupas tajam kondisi bangsa, mulai dari isu geopolitik, krisis kepercayaan publik, hingga wacana politik sensitif seperti pemakzulan.
Sejumlah tokoh nasional hadir dalam forum tersebut, di antaranya Adhie Massardi, Nina Bahri, hingga akademisi seperti La Ode Kamarudin. Diskusi berlangsung dinamis dengan beragam pandangan kritis terhadap arah pemerintahan saat ini.
Pengamat geopolitik Anton Permana menyoroti adanya potensi cognitive warfare atau perang informasi yang dinilai berperan besar dalam membentuk opini publik. Ia mengingatkan bahwa masyarakat Indonesia kini terbelah dalam spektrum ideologis yang semakin tajam, sehingga rentan dimanfaatkan oleh kekuatan tertentu untuk menciptakan instabilitas.
Sementara itu, La Ode Kamarudin melihat kepemimpinan Prabowo Subianto sedang menghadapi beban berat warisan masalah struktural dari pemerintahan sebelumnya. Ia menilai pendekatan ekonomi yang berpihak pada rakyat tengah diupayakan, namun dihadapkan pada tantangan besar berupa ketimpangan sosial dan rendahnya kepercayaan publik.
Kritik lebih tajam datang dari pengamat kebijakan publik Syafril Sofyan yang menyoroti isu geopolitik dan wacana pengiriman pasukan ke Gaza. Ia mengingatkan potensi risiko besar bagi Indonesia jika terlibat lebih jauh dalam konflik global. Bahkan, dalam diskusi tersebut mencuat wacana ekstrem terkait pemakzulan, termasuk spekulasi posisi Gibran Rakabuming Raka dalam skenario politik ke depan.
Dari sisi hukum dan kebebasan sipil, Adhie Massardi mengkritik keras sistem hukum nasional yang dinilai masih menjadi alat kekuasaan. Ia menyebut fenomena kriminalisasi terhadap pemikiran kritis sebagai masalah struktural yang bertentangan dengan nilai dasar negara.
Nada serupa disampaikan Nina Bahri yang menyoroti lemahnya implementasi kebijakan pemerintah di lapangan. Ia menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap program-program sosial, terutama yang menyangkut masyarakat rentan, agar tidak berujung pada kelalaian fatal.
Dalam forum tersebut, Doni Ardhi Cahyono menegaskan bahwa kritik yang disampaikan KAMI merupakan bentuk kecintaan terhadap bangsa. Ia menyebut evaluasi terhadap pemerintahan, termasuk opsi konstitusional seperti pemakzulan, sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang sah.
