Jakarta – Gelombang penolakan terhadap rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, terus menguat. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil dan para penyintas pelanggaran HAM secara tegas menyatakan penolakannya dalam konferensi pers di Kantor KontraS, Jalan Kramat II No.7, Senen, Jakarta Pusat, pada Senin (3/11/2025) siang.
Kegiatan dihadiri beberapa tokoh atau aktivis pegiat HAM yakni Andre Yunus (KontraS), Kania Mamonto (Asia Justice and Rights), Chairil Halim (Amnesty International Indonesia), Merisa (Setara Institute), Ardimanto (Imparsial), serta para penyintas tragedi kemanusiaan seperti Uchikowati (peristiwa 1965), Saeful (Tanjung Priok) dan Bejo Untung (YPKP 65).
Korban: Luka Kami Belum Pulih, Mengapa Pelaku Mau Diberi Gelar Pahlawan?
Dalam pernyataannya, Uchikowati penyintas peristiwa 1965–1966, menuturkan bahwa luka yang ditinggalkan oleh rezim Soeharto belum pernah sembuh.
“Kami para perempuan korban masih membawa stigma hingga ke generasi ketiga. Soeharto tak pernah meminta maaf, tapi kini justru mau dijadikan pahlawan. Ini menambah luka kami,” ujarnya dengan nada getir.
Sementara Saeful korban peristiwa Tanjung Priok 1984, menyebut bahwa langkah pemerintah memberi gelar pahlawan kepada Soeharto adalah bentuk “pengkhianatan terhadap keadilan korban.”
“Kami kehilangan keluarga, ditembaki karena menolak azas tunggal Pancasila. Kini pelaku utamanya malah ingin dimuliakan,” tegasnya.
KontraS: Soeharto Tak Layak Jadi Pahlawan, Rekam Jejaknya Penuh Pelanggaran HAM
Andre Yunus dari KontraS memaparkan daftar panjang pelanggaran HAM yang terjadi di masa Orde Baru mulai dari tragedi 1965, penembakan misterius, Tanjung Priok, Talangsari, hingga penghilangan aktivis 1997–1998.
“Bagaimana mungkin seseorang yang identik dengan pelanggaran HAM, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan diberi gelar kehormatan tertinggi negara? Ini pelecehan terhadap nilai-nilai kemanusiaan,” tegas Andre.
Ia menambahkan, pemberian gelar tersebut “bertolak belakang dengan semangat Reformasi dan prinsip akuntabilitas publik.”
“Sudah lima kali usulan ini muncul, lima kali pula korban belum mendapat keadilan. Jangan jadikan gelar pahlawan sebagai alat politik balas budi,” katanya.
Organisasi HAM: Gelar Pahlawan = Legitimasi Impunitas
Kania Mamonto dari Asia Justice and Rights menilai, gelar pahlawan bagi Soeharto adalah bentuk “impunitas sempurna” terhadap pelanggaran HAM berat.
“Dari Aceh, Timor Leste, hingga Papua rezim Soeharto meninggalkan jejak kekerasan dan represi militer. Mengangkatnya jadi pahlawan berarti melegitimasi militerisme dalam budaya bangsa,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Ardimanto dari Imparsial. Ia menilai usulan gelar tersebut sebagai “politik balas budi” oleh sebagian elite yang berkuasa.
“Kalau alasan pemerintah adalah rekonsiliasi nasional, maka caranya bukan dengan memuliakan pelaku, melainkan memulihkan korban,” tegasnya.
Sementara Chairil Halim dari Amnesty International Indonesia menilai langkah pemerintah justru mengkhianati cita-cita Reformasi.
“Menghidupkan Soeharto sama saja mengakhiri Reformasi itu sendiri,” katanya.
Penyintas: Soeharto Naik Takhta di Atas Darah
Penolakan paling emosional datang dari Bejo Untung Ketua YPKP 65, yang membawa dokumen deklasifikasi CIA sebagai bukti keterlibatan asing dalam kudeta 1965.
“Soeharto naik ke tampuk kekuasaan dengan darah tiga juta jiwa. Kami temukan ratusan kuburan massal, tapi tak satu pun pelaku diadili. Ia bukan pahlawan ia jagal rakyatnya sendiri,” ucap Bejo dengan suara bergetar.
Setara Institute: Soeharto Adalah Bayang-Bayang Tamak yang Masih Hidup
Merisa dari Setara Institute menambahkan, pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto adalah bentuk “penyimpangan sejarah dan pengkhianatan terhadap bangsa.”
“Soeharto tidak hanya meninggalkan luka HAM, tapi juga warisan korupsi, kroniisme, dan kekuasaan tamak yang masih terasa sampai sekarang,” ujarnya.
Gelar Ini Akan Menodai Reformasi
Di akhir konferensi, seluruh perwakilan masyarakat sipil menyerukan agar pemerintah membatalkan rencana pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto.
“Memberi gelar pahlawan kepada Soeharto sama saja menodai perjuangan rakyat 1998 yang menumbangkan rezim otoriter. Negara semestinya berpihak pada kebenaran sejarah, bukan pada kepentingan politik sesaat,” tutup Andre Yunus.
