Jakarta – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, memastikan bahwa aksi unjuk rasa buruh pada Kamis, 28 Agustus 2025, di depan Gedung DPR RI hanya akan melibatkan massa buruh dari Jakarta.
Meski begitu, aksi serentak juga digelar di 38 provinsi lain dengan agenda perjuangan yang sama. Iqbal menegaskan, fokus utama aksi ini adalah menyuarakan enam tuntutan besar buruh yang dianggap mendesak dan menyangkut hajat hidup orang banyak.
Enam tuntutan tersebut meliputi:
1. Kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5–10 persen.
2. Penghentian pemutusan hubungan kerja (PHK) serta penghapusan sistem outsourcing.
3. Reformasi pajak yang selama ini dinilai mencekik rakyat kecil.
4. Pengesahan rancangan undang-undang ketenagakerjaan baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 Tahun 2024.
5. Pengesahan RUU Perampasan Aset.
6. Revisi Undang-Undang Pemilu.
“Enam isu inilah yang akan kami bawa dalam aksi besar nanti. Kami menekankan, aksi harus berlangsung damai, tertib, dan tidak anarkis,” tegas Iqbal, Rabu (27/8).
Namun, Said Iqbal juga mengeluarkan peringatan keras kepada kelompok Anarko agar tidak coba-coba menunggangi aksi buruh dengan membuat kerusuhan. Ia menyebut aksi ini murni perjuangan buruh, bukan panggung provokator.
“Kawan-kawan Anarko, jangan coba-coba mengganggu buruh pada aksi 28 Agustus 2025 di seluruh Indonesia. Jika kalian bikin rusuh, buruh akan melawan kekerasan itu,” ujar Iqbal dengan nada tegas.
Iqbal mengingatkan, aksi unjuk rasa tidak boleh keluar jalur. Buruh tidak ingin suara mereka hilang hanya karena ulah segelintir provokator yang membuat suasana kacau.
“Kami ingin perjuangan ini suci, anti-kekerasan, tanpa provokasi, dan tanpa membully orang. Ini murni isu perburuhan, bukan agenda politik lain,” tandasnya.
Dengan ultimatum keras tersebut, publik menanti apakah aksi 28 Agustus akan berjalan sesuai harapan buruh atau kembali dicederai oleh pihak luar yang mencoba mengail di air keruh.
