Gugatan Jabatan Sipil Polisi Ditolak MK, Fernando Emas: Narasi Pelanggaran Konstitusi GugurNasional|January 20, 2026by Redaktur EramuslimJakarta – Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menyatakan dukungan penuh terhadap
Amran Sulaiman: Polisi Aktif di Kementan Sangat Membantu Pengawasan dan Penguatan Manajemen RisikoBerita|November 21, 2025by Redaktur EramuslimJakarta – Menteri Pertanian, Amran Sulaiman menegaskan bahwa keberadaan anggota Polri aktif
Raja Juli Antoni: Polri Bantu Perbaiki Tata Kelola dan Pengawasan Kemenhut, Ini FaktanyaNasional|November 19, 2025by Redaktur EramuslimJakarta – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
Ahli HTN Udayana: Putusan MK Tegas Berlaku! Polisi Hanya Boleh Berada di Jabatan Sipil yang Masih Berbasis Keamanan dan Ketertiban!Nasional|November 18, 2025by Redaktur EramuslimJakarta – Polemik terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 terus bergulir.
Guru Besar Unpad Kritik Tafsir MK! Polisi di Jabatan Sipil Bagian dari Pelayanan Administratif NegaraNasional|November 17, 2025by Redaktur EramuslimJakarta – Polemik Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 terus bergulir dan
Polri Pastikan Penugasan Polisi di Jabatan Sipil Sudah Berjalan Transparan dan Sesuai Kebutuhan LembagaNasional|November 17, 2025by Redaktur EramuslimJakarta – Polri menjelaskan soal anggota yang menduduki jabatan sipil buntut adanya
Guru Besar UEU Tegaskan Makna Putusan MK 114/2025: “Polisi Masih Bisa Ditugaskan di Jabatan Strategis Pemerintah”Nasional|November 15, 2025by Redaktur EramuslimJakarta – Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul Jakarta Prof.
Pasal Operasi Militer dan Jabatan Sipil Dipersoalkan, UU TNI Digugat ke MKHukum|October 23, 2025October 23, 2025by Redaktur EramuslimJakarta – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menggugat Undang-Undang Nomor
Geruduk MK, JPPR & KIPP Tolak Adanya Hubungan Keluarga Antara Presiden – Hakim KonstitusiNasional|October 23, 2023by superadminJakarta – Jaringan Pendidikan untuk Rakyat (JPPR) dan Komite Independen Pemilih Indonesia
