Kritik Tajam Guru Besar Hukum Soal Monopoli Kewenangan dalam Hukum, Dikhawatirkan Rusak Sistem PeradilanNasional|February 9, 2025by Redaktur EramuslimSurabaya – Prinsip keadilan kini seolah hanya menjadi formalitas belaka. Banyak kejanggalan
Guru Besar Ubhara Kritik Monopoli Kewenangan Hukum oleh KejaksaanNasional|February 9, 2025by Redaktur EramuslimSurabaya – Guru besar Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya, Prof. Dr.
Fernando Emas Ingatkan Bahaya Dominus Litis di RKUHAP, Bisa Picu Konflik Antar AparatNasional|February 8, 2025by Redaktur EramuslimJakarta – Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menyatakan bahwa usulan Jaksa
Bahaya Dominasi Jaksa dalam RKUHAP, Pakar Hukum Minta Regulasi KetatNasional|February 8, 2025by Redaktur EramuslimJakarta – Pakar Hukum Pidana Dr. Indah Sri Utari., SH. MHum mengatakan
Dialog UIN Walisongo, Pakar Kritik Pasal-Pasal Kontroversial dalam Revisi UU KejaksaanNasional|February 8, 2025by Redaktur EramuslimSemarang – Revisi Undang-undang nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan dinilai berpotensi
KUHAP Baru Dinilai Bermasalah, Prof. M Noor Harisudin: Harus Berdasarkan Kajian MendalamHukum|February 7, 2025by Redaktur EramuslimJEMBER – Wacana revisi kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) terus menjadi
MILLS: Brand Lokal yang Kini Dikenal di Panggung InternasionalNasional, Olahraga|February 6, 2025by Redaktur EramuslimJakarta – Industri apparel olahraga Indonesia semakin menunjukkan daya saingnya di kancah
Puluhan Warga Kepung Kejari Sidoarjo, Desak Tuntaskan Dugaan Pungli PTSLNasional|February 5, 2025by Redaktur EramuslimSidoarjo – Puluhan warga Desa Banjarkemantren, Kecamatan Buduran melakukan aksi demo di
Haidar Alwi: Revisi UU Kejaksaan Bisa Picu Gejolak Sosial BaruNasional|February 5, 2025February 5, 2025by Redaktur EramuslimJakarta – Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi mengingatkan Presiden
Setelah Cek Stok & Distribusi, Polri Temukan Penyebab Kelangkaan LPG 3 kg di Jabodetabek-BantenNasional|February 4, 2025by Redaktur EramuslimJakarta – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri mengecek penyebab antrean
