Aksi Mahasiswa di Kejati Jabar, Soroti Bahaya Wewenang Berlebih Kejaksaan Nasional|February 12, 2025by Redaktur Eramuslim Bandung – Revisi UU KUHAP yang mengubah UU Nomor 16 Tahun 2004
Polisi Tepis Hoaks Soal Penangkapan 11 Warga Terkait Pembakaran Kandang Ayam Nasional|February 12, 2025by Redaktur Eramuslim Serang – Dirkrimum Polda Banten Kombes Dian Setyawan menepis narasi media sosial
Klarifikasi Ustadz Saepi Soal Video Hoax Pembakaran di Ponpesnya Nasional|February 12, 2025by Redaktur Eramuslim Serang – Pengurus Pondok Pesantren Riyadus Solihin di Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang,
Masyarakat Diingatkan untuk Tidak Terprovokasi oleh Oknum yang Memanaskan Isu Pembakaran Kandang Ayam Nasional|February 11, 2025by Redaktur Eramuslim Masyarakat diingatkan tidak terprovokasi dengan penangkapan 11 warga oleh Polda Banten terkait
Fernando Emas: Wacana Reposisi Polri Diduga Dikendalikan oleh Kelompok dengan Tujuan Terselubung Nasional|February 11, 2025by Redaktur Eramuslim Jakarta – Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menegaskan bahwa sampai saat
Prof Widodo: Dominus Litis Tidak Perlu, Wewenang Polri Sudah Tepat Nasional|February 10, 2025by Redaktur Eramuslim Surabaya – Dominus Litis adalah asas hukum yang menyatakan bahwa pihak yang
Prof. Dr. Sadjijono Ungkapkan Penolakan terhadap Konsep Dominus Litis dalam Hukum Nasional|February 10, 2025by Redaktur Eramuslim Surabaya – Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Prof. Dr. Sadjijono,
Kritik Tajam Guru Besar Hukum Soal Monopoli Kewenangan dalam Hukum, Dikhawatirkan Rusak Sistem Peradilan Nasional|February 9, 2025by Redaktur Eramuslim Surabaya – Prinsip keadilan kini seolah hanya menjadi formalitas belaka. Banyak kejanggalan
Guru Besar Ubhara Kritik Monopoli Kewenangan Hukum oleh Kejaksaan Nasional|February 9, 2025by Redaktur Eramuslim Surabaya – Guru besar Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya, Prof. Dr.
Fernando Emas Ingatkan Bahaya Dominus Litis di RKUHAP, Bisa Picu Konflik Antar Aparat Nasional|February 8, 2025by Redaktur Eramuslim Jakarta – Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menyatakan bahwa usulan Jaksa